Seragam di SMA Tulungaggun Mahal

Dumbo365– Seorang wali murid SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung mengeluhkan harga beli seragam yang mahal. Sehingga, slot dana ia dan orang tua lain harus merogoh kocek untuk membayar ongkos jahit.

“Untuk seragam itu masih dalam bentuk kain lho, kalau yang sudah jadi cuma baju olahraga. Jadi kami harus ada biaya tambahan lagi untuk menjahitkan,” ujarnya dikutip dari detikJatim, Sabtu (22/7/2023).

Dia meminta wartawan Surya untuk langsung ke bagian toko SMAN 1 Kedungwaru, bagian yang membagikan seragam.
Ada dua pegawai yang saat itu ada di bagian pembagian baju yang tengah bekerja.
Pembelian Kain Langsung dari Provinsi
Dua petugas bagian pakaian ini mengatakan, seluruh kain dikirim langsung dari Dinas Pendidikan provinsi.
“Kami bukan beli terus kami jual lagi. Semua dikirim dari provinsi,” kata petugas ini.

Baca Juga : slot69 situs judi slot deposit dana

Harga ini dua kali lebih mahal dari harga seragam terbaik yang ada di pasaran.
Hal ini terjadi di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Jawa Timur.

Dengan nominal uang tersebut, orang tua siswa baru hanya dapat kain bahan baju, sehingga mereka harus mengalokasikan uang lagi untuk biaya jahit.

Harga Seragam Lebih Mahal dari Pasaran

Hal yang memberatkan menurut NE adalah pembelian seragam di sekolah terkesan wajib. Jadi anak-anak takut, apalagi siswa baru,” ujarnya.

Menurut NE harga dari seragam di sekolah tersebut lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar. Tidak hanya harga pasar, NE pun membandingkan harga baju nya dengan sekolah lain.
“Kemarin itu akhirnya saya upayakan untuk melunasi, ya namanya demi anak. Tapi kalau bisa mbok jangan mahal-mahal,” imbuhnya.

Membeli di Sekolah Tidak Wajib

Mendengar kabar tersebut, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyampaikan reaksi keras terhadap pembelian baju sekolah. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian baju di sekolah.

Wagub Jatim menyebut murid bisa membelinya d luar sekolah.
Emil kemudian menindaklanjuti laporan dari wali murid NE slot paling direkomendasikan tersebut dengan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Selain itu, ia mengingatkan kepada wali murid untuk tidak membayar sumbangan paksaan kepada sekolah karena hal tersebut merupakan diskriminasi.